sppl lingkungan. (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang. sppl lingkungan

BERITA NUNUKAN Februari 13, 2023. 1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik. Lingkungan dan pengesahan SPPL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sppl). Jasa Urus Izin Lingkungan (AMDAL / UKL - UPL / SPPL) Palu: Tentang Palu. SPPL berisi pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau. Tentara Pelajar, Jombor, Bendosari, Sukoharjo. Bandung dalam melaksanakan pelayanan informasi. DKI JAKARTA,PULO, KEBAYORAN BARU, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA KODE POS. (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah. Spesialis Jasa Urus Izin Lingkungan (AMDAL / UKL - UPL / SPPL) Jakarta GRATIS Konsultasi Litologi Solution, Klik Dibawah: CS 1 / CS 2. BERITA NUNUKAN Februari 13, 2023. Cara Membuat SPPL di DKI Jakarta Tahun 2023. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa : Amdal, UKL-UPL dan SPPL merupakan “Dokumen Lingkungan Hidup. sewa_menyewa. Skala ini dapat dilihat dari segi luas wilayah, luas bangunan, kapasitas produksi, dan lain-lain dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. LPPM, UPN "Veteran" Jakarta, Jakarta. Dilaksanakan 2. 4) Jika termasuk wajib SPPL, dokumen diperiksa kelengkapan administrasinya; 5) Apabila administrasi lengkap, dokumen diregistrasi dan pemohon/pemrakarsa diberikan tanda bukti pendaftaran;Pelayanan Pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Persyaratan. Dasar Peraturan Penerapan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH dan DPLH : Undang-Undang No. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) UKL / UPL dan SPPL. Pengelolaan yang dimaksud dilakukan oleh pihak pemilik usaha dengan salah satu dokumen dari dokumen lingkungan hidup (DLH). Telp/Fax : (031) 8963184/ 8946551Surat Permohonan rekomendasi SPPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis kepada DPMPTSP ditandatangani dengan stempel basah / dengan kop. Nama Pemohon Alamat : Dewi Melia . Matrik PO Jasa Angkut Dan Barang. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;. NIB untuk usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL b. f. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari: Kerangka acuan, berisikan; pendahuluan, pelingkupan, metode studi, daftar pustaka, dan lampiran. Persetujuan Lingkungan tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke dalam Perencanaan Teknis Rinci. Formulir SPPL. UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c wajib merniliki SPPL. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. 3. Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial: Kebijakan PrivasiKonsultan lingkungan hidup memiliki pemahaman yang luas tentang regulasi lingkungan hidup dan prosedur untuk memperoleh izin lingkungan, sehingga mereka dapat membantu mengatasi kendala dan mempermudah proses pengurusan dokumen izin lingkungan. Balasan. Profil. Menyusun Dokumen UKL – UPL ( berpedoman pada Permen LH No. 5. (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang. (6) Kriteria dampak. Salah satu perubahan krusial dalam omnibus law ialah diintegrasikannya izin lingkungan ke perizinan berusaha (Pasal 1 ayat 35 UU Ciptaker kluster lingkungan hidup). ApabilaDalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa : Amdal, UKL-UPL dan SPPL merupakan “Dokumen Lingkungan Hidup. AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL merupakan bentuk daripada persetujuan lingkungan yang termuat dalam. Kemudian pilih menu Perizinan Anda lalu pilih Kesanggupan SPPL; Kemudian Isi Form yang telah disediakan, didalam form terdapat data yang telah terisi secara otomatis berdasarkan permohonan sebelumnya yang pernah dibuat. Pengujian Udara Ambien 24 Jam di PT. Dampak lingkungan dijelaskan dalam 3 kriteria yaitu: 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( SPPL ) 1. Pos-pos Terbaru. Sebelum membahas lebih lanjut Anda perlu mengetahui defenisi SPPL, UKL-UPL dan AMDAL terlebih dahulu,. 19740801 1994121001 Tembusan kepada Yth 1. Menanam pohon perindang di sekitar lokasi dengan jumlah sesuai luas lahan. . BERITA NUNUKAN Februari 13, 2023. Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Saya mempunyai salah satu contoh lampiran yang digunakan untuk mengajukan izin usaha yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Mengajukan permohonan izin SPPL ke instansi terkait, seperti BKPM, BAPPEDA, atau Bappeda Provinsi/Kabupaten. Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau SPPL menjadi persyaratan penting dalam mendirikan usaha. Dilaksanakan 2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project) Proses. LINGKUNGAN (SPPL) DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Hanya saja, memang masih banyak orang yang tidak tahu SPPL adalah dokumen apa. FORM TANDA PENGESAHAN / REGISTRASI SPPL INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG *) Nomor Registrasi Tanggal mulai berlaku Petugas Registrasi Tanda Tangan SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, kegiatan usahanya. melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) Kami yang bertanda tangan di bawah ini : i. Brigjen Katamso No. serta wajib. 000,-. Baca Juga :. Izin lingkungan juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif proyek atau kegiatan tersebut terhadap lingkungan sekitar, serta memastikan bahwa proyek atau kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting. Apabila usaha Anda butuh mengurus SPPL tetapi masih kurang paham dengan prosedurnya, cukup kunjungi jasa pengurusan izin lingkungan dari izinlingkungan. POL – SPPL merupakan layanan online berbasis website resmi Dinas Lingkungan Hidup, yang memberikan fasilitas informasi dan pelayanan kepada pelaku usaha yang ingin. com. Nama Alamat : Sri Nurhayati : Pojok salak RT. PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan: Alamat: Nomor Telp: Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:. 10. Upload Ulang Permohonan, tombol berwarna ungu ini digunakan untuk mengupload ulang scan permohonan SPPL yang di dibuat sebelumnya untuk di ajukan ke dinas lingkungan hidup Edit, tombol berwarna biru ini digunakan untuk mengubah data yang diubah didalam form yang pernah diisi, namun apabila data sedang Diproses atau Berhasil maka tombol. Mengatur pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berperan untuk menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh, menjaga. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Amdal, UKL-UPL dan SPPL merupakan “Dokumen Lingkungan Hidup. 00 - 15. 4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Rekomendasi Kelayakan Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 . Sejak tanggal 4 Agustus 2021, Amdalnet telah terintegrasi dengan OSS-RBA BKPM khusus untuk layanan penerbitan Persetujuan Lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) secara Otomatis terintegrasi dengan NIB untuk kegiatan Resiko Rendah dan Persetujuan Lingkungan berupa Pernyataan Kesanggupan. 22882 views. --> merevisi: PermenLH No 13 Tahun 2010 tentang UKL UPL dan SPPL (OBSOLETE), dan PermenLH No 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL (OBSOLETE). 3. SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran, rekom drainase, rekom lalin ; Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yang dimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro. 500 M2 s/d 25 Ha dan atau luas bangunan ≥750 M2. . amdalku. - Izin Lingkungan dan UKL/UPL bagi semua jenis usaha dengan luas lahan 7. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P. AMDAL adalah singkatan Analisis Dampak Lingkungan, sedangkan SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Pertimbangan Teknis Piel banjir bagi semua jenis izin usaha dengan luas. SPPL berisi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan kepada pemerintah, swasta dan masyarakat agar lebih memperhatikan aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Arsyad No. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 3. rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup. Matrik Praktek Dokter, Bidan. Peta rencana tapak lahan ( site plan ). Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan;. Sebab, pada saat mendirikan tempat usaha, Anda perlu memikirkan lingkungan hidup juga. go. KDH/A/2004 tentang Pengelolaan. Sebab, pada saat mendirikan tempat usaha, Anda perlu memikirkan lingkungan hidup juga. Foto Berwarna. Ini Manfaat dan 6 Syaratnya!! SPPL adalah salah satu jenis dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. Cara Membuat SPPL di DKI Jakarta Tahun 2023. Yang Menyatakan, Pemrakarsa Usaha / Kegiatan, Materai Rp. 2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan. Profil Dokumen SPPL dengan melampirkan: • Dokumen SPPL sesuai Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Lampiran V dilengkapi dengan Kop Surat yang ditandatangani direksi dan. 1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik. Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 20121 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. UKL UPL memiliki peran penting dalam pendirian usaha dan/atau kegiatan. 3. 1. . PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL). Pengertian DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. Persetujuan Lingkungan hanya menerbitkan SKKLH dan PKPLH untuk selanjutnya perizinan terintegrasi dengan Perizinan Berusaha. Prosedur SPPL. Berikut ini 8 syarat perizinan. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan seperti yang sudah tercantum dalam SPPL ini. 4. Sehingga suatu usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang. Saat ini, sesuai aturan terbaru Pemerintah, untuk mendapat izin perumahan skala kecil diperlukan syarat 8 perizinan dengan waktu penyelesaian hanya 9 hari kerja. Jasa Urus Izin Lingkungan (AMDAL / UKL - UPL / SPPL) Semarang: Tentang Semarang. Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 36 , Buduran, Sidoarjo Jam Kerja Senin - Kamis (08. Lokasi kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang. Silakan menghubungi kami melalui info berikut: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA. Surat keterangan domisili perusahaan dari Lurah setempat diketahui Camat. < Kembali. Lingkungan dan pengesahan SPPL. UKL UPL dalam Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan. Nama Pemohon Alamat Pemohon THE-DY Jalan Anggur Ill Blok XJ/16 RT. (Tanggal Pengiriman). SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungaa Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) Rencana IJsaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi: jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Da. INFO DLH Februari 13, 2023. Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk sebagai kriteria SPPL; Mengisi formulir/ menyusun Dokumen SPPL sesuai dengan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan. Nomor : Kepada Yth, Lampiran : 1 berkas Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, Analis Hukum Bidang Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tersebut memaparkan perihal instrumen PPLH yang lebih spesifik, berupa UKL-UPL dan SPPL sebagai persetujuan lingkungan perizinan suatu usaha. 2) Verifikasi jenis dokumen. LB3 Terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan dan Usulan Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan LB3 yang wajib UKL-UPL dan SPPL, bersama ini disampaikan mekanisme pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Peyimpanan Limbah 83 ke dalam Persetujuan lingkungan sebagai berikut: 1. Forum Bank Sampah Lokasi Kantor Search Kategori Pengumuman ; Berita ; Artikel ; Statistik PengunjungSemua pelaku kegiatan dan usaha tentu saja sudah sangat paham dengan dokumen lingkungan yang bernama AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH dan DPLH. UPL, SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL) Provinsi : DKI JAKARTA Tahun : 2015. Lalu akan muncul tampilan form seperti pada gambar di bawah ini, Isi form tersebut sesuai data diri. WARTA DLH: Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Padukuhan III Panjatan. 000. Walaupun SPPL hanya terdiri dari satu sampai dua lembar (karena hanya berupa surat pernyataan) dalam peraturan tersebut tetap. Untuk menentukan apakah usaha dan/atau kegiatan dikategorikan menjadi Amdal, UKL-UPL. Sebab, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dapat menjadi bukti bagi sebuah perusahaan dalam melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup di sekitar usahanya. Pasal 8 menjelaskan kriteria usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Telp : 0271 591613. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Dokumen AMDAL disusun oleh. Sebagaimana ditunjukkan data/ informasi yang terlampir pada formulir SPPL ini. Dia mengatakan, yang terpenting adalah kelengkapan dokumen untuk mengurus izin tersebut yakni Surat Pernyataan Kesanggupan. Silahkan Klik berikut untuk. 000,00 (tiga miliar rupiah). Mengajukan permohonan izin SPPL ke instansi terkait, seperti BKPM, BAPPEDA, atau Bappeda Provinsi/Kabupaten. Tanggal, Bulan, Tahun Yang menyatakan,KONSULTASI PUBLIK II KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJPD KOTA PASURUAN TAHUN 2025 – 2045. Profil Instansi. S. kami yang bertanda tangan di bawah ini: nama :. Cibugis. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan / usaha dalam proses pembangunan tentunya selalu ada dampak negatif yang ditimbulkan. Sebelum membahas lebih lanjut Anda perlu mengetahui defenisi SPPL, UKL-UPL dan AMDAL terlebih dahulu,. DAFTAR PERATURAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan merupakan salah satu Izin Lingkungan yang harus dibuat oleh pelaku usaha yang tidak wajib Amdal dan tidak wajib UKL-UPL. Dalam bidang usaha tertentu pemilik usaha perlu melengkapi sejumlah izin lingkungan yang berbeda seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. ly/syaratberkas (klik SPPL) 4. See full list on sah. Kerangka kerja yang baru menyediakan sistem yang lebih terdefinisi dan terperinci yang mencakup Analisis Dampak. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL) wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Dokumen ini menjadi syarat wajib bagi beberapa jenis usaha, terutama yang berdampak langsung pada lingkungan. Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo meliputi : 1. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Edisi-3 Tahun 2016 . Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, DLH Kota Yogyakarta, DLH Jogja, DLH Yogya, DLH. PRESIDEN. Pendaftaran. ( Pasal 1 angka 35 UU No. 1. SPPL adalah dokumen yang menjadi persyaratan sebelum seorang pelaku usaha memperoleh izin. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4. Pengertian SPPL: SPPL adalah dokumen resmi yang menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan yang ramah lingkungan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P. Berikut adalah sedikit ulasannya. Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.